Shortcode

Luhut Binjar Banjahitan Kecewa: Mahasiswa Uncen Menolak Empat dari 24 Profesor Indonesia.

Empat dari 24 profesor yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui Menko Kemaritiman dan SDA Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkopolhukam Wiranto, untuk rencananya akan ditugaskan di Universitas Cendrawasih (Uncen).  Ditolak empat profesor  oleh mahasiswa Uncen karena dinilai unsur politik.  

Luhut dengan nada kecewa mengatakan empat profesor itu datang kemari mau bikin orang Papua pintar. Mereka datang bukan urusan politik tapi mau didik orang Papua agar menjadi pintar. Mereka itu adalah orang Indonesia tapi sudah menjadi warga negara Amerika dan Australia. Mereka itu  ilmuwan yang hebat. (http://bintangpapua.com) 

Mengapa Mahasiswa Uncen menolak empat dari 24 profesor Indonesia? 

Sewaktu Luhut Panjaitan Menkopolhukam, dia melakukan diplomasi di luar negeri terutama di negara-negara Pasifik Selatan (negara-negara anggota MSG) dalam upaya menghalangi diplomasi dari ULMWP untuk menjadi anggota penuh di organisasi MSG. Kemudian, Internasional Parliamentarians for West Papua pertemuan digelar di London pada 3 Mei 2016, pemerintah Indonesia memprotes ke pemerintah Inggris. Pemerintah Indonesia diutus Luhut Panjaitan dan Ketua DPR Fadli Zon ke London, Inggris. Mereka bertemu dengan pemerintah Kerajaan Inggris dan gereja di Inggris mewakili Pastor Father Harris untuk menjelaskan tentang situasi di Papua Barat. Luhut membohongi pemerintah Kerajaan Inggris bahwa ia akan selasaikan masalah pelanggaran HAM di Papua Barat pada akhir tahun ini. 

KTT Melanesia Spearhead Group digelar di Honiara, Solomon Islands. Namun, hasilnya belum diputuskan untuk status ULMWP menjadi anggota penuh di MSG. Petinggi anggota MSG putuskan akan lanjut pada September di Port Vila, Vanuatu. Menunda keputusan untuk status ULMWP di MSG ini pemerintah Indonesia menganggap atas kemenangan diplomasi dan negosiasi mereka di negara-negara anggota MSG. 

Setelah itu, presiden Joko Widodo melakukan pergantian kabinet baru. Luhut digeser dan dilantik sebagai Menko Kemaritiman dan SDA kemudian Wiranto dilantik sebagai Menkopolhukam. Keduanya adalah pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. 

Luhut dan Wiranto melakukan suatu rancangan khusus untuk Papua Barat. Rancangan ini adalah mengirim 24 profesor Indonesia ke Uncen dengan tujuan mereka ini ditugaskan di setiap fakultas dan jurusan. Setelah itu, pemerintah mengambil kebijakan menggantikan rektor Uncen dan semua bagian penting di Uncen. Lalu mereka akan melakukan berbagai aturan di Uncen agar mahasiswa tidak boleh akan terlibat dalam gerakan pembebasan Papua Barat. Jika mahasiswa akan terlibat dalam demonstrasi atau kegiatan-kegiatan yang lain maka tidak akan memberikan nilai dan tidak diwisudakan.  

Ini rancangan dari Luhut dan Wiranto untuk menghalangi gerakan pembebasan Papua Barat di dalam negeri. Kebijakan ini akan diambil melalui menteri pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, rencana Luhut dan Wiranto mengirim 24 profesor Indonesia ke Papua Barat adalah dalam unsur politik, bukan untuk mendidik manusia Papua. Permainan seperti ini sangat jelas. Sehingga wajar saja kalau mahasiswa Uncen menolak empat dari 24 profesor Indonesia.
             


Ini alasan Penolakan Empat Profesor Amerika Oleh Universitas Cendrawasih

Luhut Binjar Banjahitan Kecewa: Mahasiswa Uncen Menolak Empat dari 24 Profesor Indonesia.

Empat dari 24 profesor yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui Menko Kemaritiman dan SDA Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkopolhukam Wiranto, untuk rencananya akan ditugaskan di Universitas Cendrawasih (Uncen).  Ditolak empat profesor  oleh mahasiswa Uncen karena dinilai unsur politik.  

Luhut dengan nada kecewa mengatakan empat profesor itu datang kemari mau bikin orang Papua pintar. Mereka datang bukan urusan politik tapi mau didik orang Papua agar menjadi pintar. Mereka itu adalah orang Indonesia tapi sudah menjadi warga negara Amerika dan Australia. Mereka itu  ilmuwan yang hebat. (http://bintangpapua.com) 

Mengapa Mahasiswa Uncen menolak empat dari 24 profesor Indonesia? 

Sewaktu Luhut Panjaitan Menkopolhukam, dia melakukan diplomasi di luar negeri terutama di negara-negara Pasifik Selatan (negara-negara anggota MSG) dalam upaya menghalangi diplomasi dari ULMWP untuk menjadi anggota penuh di organisasi MSG. Kemudian, Internasional Parliamentarians for West Papua pertemuan digelar di London pada 3 Mei 2016, pemerintah Indonesia memprotes ke pemerintah Inggris. Pemerintah Indonesia diutus Luhut Panjaitan dan Ketua DPR Fadli Zon ke London, Inggris. Mereka bertemu dengan pemerintah Kerajaan Inggris dan gereja di Inggris mewakili Pastor Father Harris untuk menjelaskan tentang situasi di Papua Barat. Luhut membohongi pemerintah Kerajaan Inggris bahwa ia akan selasaikan masalah pelanggaran HAM di Papua Barat pada akhir tahun ini. 

KTT Melanesia Spearhead Group digelar di Honiara, Solomon Islands. Namun, hasilnya belum diputuskan untuk status ULMWP menjadi anggota penuh di MSG. Petinggi anggota MSG putuskan akan lanjut pada September di Port Vila, Vanuatu. Menunda keputusan untuk status ULMWP di MSG ini pemerintah Indonesia menganggap atas kemenangan diplomasi dan negosiasi mereka di negara-negara anggota MSG. 

Setelah itu, presiden Joko Widodo melakukan pergantian kabinet baru. Luhut digeser dan dilantik sebagai Menko Kemaritiman dan SDA kemudian Wiranto dilantik sebagai Menkopolhukam. Keduanya adalah pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. 

Luhut dan Wiranto melakukan suatu rancangan khusus untuk Papua Barat. Rancangan ini adalah mengirim 24 profesor Indonesia ke Uncen dengan tujuan mereka ini ditugaskan di setiap fakultas dan jurusan. Setelah itu, pemerintah mengambil kebijakan menggantikan rektor Uncen dan semua bagian penting di Uncen. Lalu mereka akan melakukan berbagai aturan di Uncen agar mahasiswa tidak boleh akan terlibat dalam gerakan pembebasan Papua Barat. Jika mahasiswa akan terlibat dalam demonstrasi atau kegiatan-kegiatan yang lain maka tidak akan memberikan nilai dan tidak diwisudakan.  

Ini rancangan dari Luhut dan Wiranto untuk menghalangi gerakan pembebasan Papua Barat di dalam negeri. Kebijakan ini akan diambil melalui menteri pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, rencana Luhut dan Wiranto mengirim 24 profesor Indonesia ke Papua Barat adalah dalam unsur politik, bukan untuk mendidik manusia Papua. Permainan seperti ini sangat jelas. Sehingga wajar saja kalau mahasiswa Uncen menolak empat dari 24 profesor Indonesia.