Shortcode

Ilustrasi – Jubi/IST.
Ketika berbicara Otonomi Khusus, pemikiran orang pada umumnya langsung memikirkan uang yang datang dari pusat dalam jumlah besar ke daerah otonomi. Itu adalah stigma yang berkembang di Papua pada umumnya. Pemahaman akan Otsus yang minim membuat Papua tidak mengunakan hak otonomi-nya dengan maksimal dan benar.

Secara etimologi, Otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang artinya sendiri, dan nomos yang berarti hukuman atau aturan, jadi pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri (Danuredjo, 1979). Menurut Koesoemahatmadja (1979: 9), Otonomi adalah Perundangan Sendiri, lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain memiliki pengertian sebagai perundangan sendiri, juga mengandung pengertian "pemerintahan" (bestuur) Wayong (1979: 16), menjabarkan pengertian otonomi sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukuman sendiri, dan pemerintahan sendiri. Syarif Saleh (1963) menjelaskan bahwa otonomi ialah hak mengatur dan mmerintah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Otonomi, menurut Ateng Syafruddin (1985: 23) adalah kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Artinya, Papua memiliki hak khusus yang lebih dari sekedar dana itu. 

Namun sayangnya, Papua hanya memiliki dana Otsus saja. Jika Papua mengunakan hak otonomi-nya dengan maksimal, keadaan pemerintahan Papua semestinya bisa seperti Aceh.

Aceh memiliki banyak peraturan khusus yang berlaku hanya di Aceh sementara tidak di provinsi lain di Indonesia, misalnya di Aceh berlaku Syariat Islam, kemudian migrasi ke Aceh juga sangat ketat. Hal-hal tersebut berbeda dengan Papua.
banjir penduduk, foto migrasi di Manokwari, Papua Barat.
Di Papua migrasi-nya liar dan tak terkontrol.
Sejauh ini, Papua hanya memiliki Dana OTSUS dan nyatanya segala hak dan kewenangan Otonomi Khusus itu tidak dimanfaatkan, akibatnya masih banyak rakyat Papua menderita dan hak-hak asasi-nya tidak terpenuhi atau dilanggar. 

Provinsi palig timur Indonesia ini tidak mampu menjamin kehidupan masyarakat asli Papua. Orang Papua semakin hari semakin sedikit dan menjadi minoritas di atas tanah sendiri, ekonomi Papua juga tidak stabil, masih banyak orang yang mengandalkan pemerintahan sebagai sumber uang, pemerataan pendidikan dan kualitasnya pun tidak berjalan. 
Namun disisi lain, kita pahami bahwa ada skenario negara dibalik proyek OTSUS ini.  OTSUS, opss salah! Dana OTSUS ini diberikan pusat sebagai alat untuk meredam permintaan kemerdekaan rakyat Papua dan Papua Barat, hak dan kewenangan otonomi hanyalah gagasan, dalam pelaksanaannya, pusat masih memegang kontrol penuh atas Papua

Jika demikian, salah siapa? Tentunya kesalahan pemerintah Papua sendiri. Jika pemerintah segera menyadari hal ini dan berbenah diri, pasti nasib Papua menjadi lebih baik.  JIka Papua memaksimalkan pengunaan hak dan kewenangan otonomi khususnya demi hak-hak rakyat Papua, pasti orang Papua tidak akan menjadi minoritas di tanah sendiri, pasti pelanggaran HAM di Papua tuntas, pasti kebebasan pers terjamin, pasti kualitas pendidikan naik, pasti mutu layanan kesehatan bertumbuh, dan yang pastinya Papua damai.

Realitanya : Papua Tidak Memiliki Otonomi Khusus, Papua Hanya Memiliki Dana Otonomi Khusus

Ilustrasi – Jubi/IST.
Ketika berbicara Otonomi Khusus, pemikiran orang pada umumnya langsung memikirkan uang yang datang dari pusat dalam jumlah besar ke daerah otonomi. Itu adalah stigma yang berkembang di Papua pada umumnya. Pemahaman akan Otsus yang minim membuat Papua tidak mengunakan hak otonomi-nya dengan maksimal dan benar.

Secara etimologi, Otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang artinya sendiri, dan nomos yang berarti hukuman atau aturan, jadi pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri (Danuredjo, 1979). Menurut Koesoemahatmadja (1979: 9), Otonomi adalah Perundangan Sendiri, lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain memiliki pengertian sebagai perundangan sendiri, juga mengandung pengertian "pemerintahan" (bestuur) Wayong (1979: 16), menjabarkan pengertian otonomi sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukuman sendiri, dan pemerintahan sendiri. Syarif Saleh (1963) menjelaskan bahwa otonomi ialah hak mengatur dan mmerintah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Otonomi, menurut Ateng Syafruddin (1985: 23) adalah kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Artinya, Papua memiliki hak khusus yang lebih dari sekedar dana itu. 

Namun sayangnya, Papua hanya memiliki dana Otsus saja. Jika Papua mengunakan hak otonomi-nya dengan maksimal, keadaan pemerintahan Papua semestinya bisa seperti Aceh.

Aceh memiliki banyak peraturan khusus yang berlaku hanya di Aceh sementara tidak di provinsi lain di Indonesia, misalnya di Aceh berlaku Syariat Islam, kemudian migrasi ke Aceh juga sangat ketat. Hal-hal tersebut berbeda dengan Papua.
banjir penduduk, foto migrasi di Manokwari, Papua Barat.
Di Papua migrasi-nya liar dan tak terkontrol.
Sejauh ini, Papua hanya memiliki Dana OTSUS dan nyatanya segala hak dan kewenangan Otonomi Khusus itu tidak dimanfaatkan, akibatnya masih banyak rakyat Papua menderita dan hak-hak asasi-nya tidak terpenuhi atau dilanggar. 

Provinsi palig timur Indonesia ini tidak mampu menjamin kehidupan masyarakat asli Papua. Orang Papua semakin hari semakin sedikit dan menjadi minoritas di atas tanah sendiri, ekonomi Papua juga tidak stabil, masih banyak orang yang mengandalkan pemerintahan sebagai sumber uang, pemerataan pendidikan dan kualitasnya pun tidak berjalan. 
Namun disisi lain, kita pahami bahwa ada skenario negara dibalik proyek OTSUS ini.  OTSUS, opss salah! Dana OTSUS ini diberikan pusat sebagai alat untuk meredam permintaan kemerdekaan rakyat Papua dan Papua Barat, hak dan kewenangan otonomi hanyalah gagasan, dalam pelaksanaannya, pusat masih memegang kontrol penuh atas Papua

Jika demikian, salah siapa? Tentunya kesalahan pemerintah Papua sendiri. Jika pemerintah segera menyadari hal ini dan berbenah diri, pasti nasib Papua menjadi lebih baik.  JIka Papua memaksimalkan pengunaan hak dan kewenangan otonomi khususnya demi hak-hak rakyat Papua, pasti orang Papua tidak akan menjadi minoritas di tanah sendiri, pasti pelanggaran HAM di Papua tuntas, pasti kebebasan pers terjamin, pasti kualitas pendidikan naik, pasti mutu layanan kesehatan bertumbuh, dan yang pastinya Papua damai.