Shortcode

Illustarsi :  anak-anak bermain sepak bola
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia ynag melahirkan pemain-pemain terbaik di Indonesia. Namun dibalik nama-nama besar seperti Boas Salosa, ternyata banyak nama-nama hebat yang harus menguburi bakatnya demi pendidikan.

Ya, sejak kecil orang-orang tua Papua pada umumnya mengarahkan anak mereka supaya menempuh pendidikan setinggi-tingginya karena mereka percaya bahwa hanya sekolahlah yang dapat menjamin masa depan anak mereka. Akibatnya banyak anak-anak dengan potensi hebat tidak mendapatkan dukungan baik dari orang tua sehingga bakat mereka tidak berkembang maksimal. Mereka sering dilarang untuk bermain sepak bola, bahkan untuk membeli bola dan sepatu bola pun sulit. Mereka difokuskan orang tua mereka untuk menjadi PNS ataupun politikus.

Orang-orang tua yang kebanyakan adalah generasi 80-an ke bawah merasa bahwa sepak bola tidak akan memberi makan anak cucu mereka, walau faktanya itu hanyalah streotipe mereka, sepak bola terbukti mampu mengubah kehidupan pemain dari miskin menjadi super kaya melebihi PNS.

Zaman sudah berubah, gaji pemain tiada bandingnya dengan gaji PNS, apalagi jika sudah menjadi pemain internasional atau memenanggi kompetisi tertentu. Sepak bola mampu memberi makan bukan hanya anak cucu tetapi satu kampung sekalipun.

Dengan demikian, target yang harus ditanamkan kepada anak-anak berbakar sepak bola Papua adalah bermain di kompetisi Eropa. Caranya mudah, biarkan mereka menghabisi banyak waktu mereka untuk bermain dan berlatih, orang tua harus memfasilitasi kebutuhan, makanan minuman bergizi dan motivasi supaya anak mereka bisa menjadi pemain top internasional.

Tulisan ini samata dibuat karena kerinduan penulis untuk kelak melihat pemain sepak bola asal Papua bersinar di Eropa, entah Seria A, Premiere League, Bundesliga ataupun La Liga. J


Anak Papua : Dilema Antara Sepak Bola dan PNS

“Hitam kulit keriting rambut, aku Papua”
Atau
“Hitam putih keriting lurus, Aku Papua”

Mana yang benar?

Dalam promosi kesatuan, beberapa musisi menyanyikan “Hitam putih keriting lurus, Aku Papua”, yang artinya siapa saja dapat mengklaim diri sebagai “orang Papua”. Nama Papua sendiri mengacu pada nama daerah provinsi paling timur Indonesia. Siapa saja yang lahir besar di Papua dapat disebut sebagai orang Papua, demikian Bahasa yang sering diserukan oleh promotor kesatuan Indonesia itu.

Namun, klaim tersebut mengalami penurunan makna jika kita melihat dari segi kebudayaan dan sosiologi. Kebudayaan datang dari masyarakat berkembang tidaknya juga oleh masyarakat. Soekanto (1993: 162) juga menambahkan, kebudayaan merupakan bagian dari lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Identitas Papua sebagai budaya, sebagai suku bangsa tentu harus diakui. 

Koentjaraningrat berpendapat, Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya dan terikat oleh kesadarannya akan identitasnya tersebut. Kesadaran dan identitas yang di miliki biasanya di perkuat dengan kesatuan bahasa.

Menutur Frederich Barth Pengertian suku adalah berupa himpunan manusia karena adanya kesamaan res, agama, asal-usul bangsa ataupun merupakan kombinasi dari kategori yang masuk terikat pada sistem nilai budaya.

Di Papua ada lebih dari 200 suku, tetapi dalam pandangan umum masyarakat Indonesia, semua manusia yang berasal dari pulau Irian itu disebut sebagai orang Papua, ciri fisik mereka ada hitam kulit dan keriting rambut. Tetapi di Papua sendiri, masyarakat menyadari perbedaan suku dan Bahasa yang sangat beragam, namun mereka  menyetujui satu identitas bersama , “orang Papua”.

 Suku Dani, Biak, Moni, Mee dll semua mengakui diri sebagai orang Papua. 

Tetapi banjir imigran di Papua yang jumlahnya melebihi “orang Papua” telah secara perlahan-lahan mengubah makna awal Papua sebagai kesatuan budaya menjadi Papua sebagai identitas penghuni pulau. Hal ini wajar terjadi jika Papua dipandang sebagai sebuah negara, tetapi sebagai suatu provinsi dengan adat, ras dan kebudayaan yang sangat berbeda dengan suku bangsa di provinsi lain di Indonesia, pemaknaan ini termasuk dangkal sehingga masih perluh didiskusikan.

Hal yang sama tidak akan terjadi pada orang Papua, misalnya si Jakob dari Asmat pindah ke Surabaya dan tinggal disana selama 50 tahun. Setelah 50 tahun itu pun, semua orang tidak akan menyebut Jakob sebagai orang Jawa. 

Jawa adalah identitas kebudayaan, demikian pula Papua.

Sebagai solusi akhir, sebutan untuk imigran+orang Papua perlu dibuat istilah tersendiri, tinggalkanlah idetitas “orang Papua” untuk orang Papua asli. Memang perbedaan kita sebagai warga negara banyak, tetapi komitmen kesatuan sanggup pempertahankan kebersamaan dalam kebhinekaan.

Identitas Papua Sebagai Suku Bangsa dan Sebagai Penghuni Pulau.

PT.Freeport Indonesia memilki sejarah yang cukup panjang dalam dunia perpolitikan Indonesia. Berikut sejarah Freeport bisa masuk dan beroperasi di Indonesia:

Seperti dikutip dari Real History Archives dalam artikel yang berjudul JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur yang ditulis oleh Lisa Pease pada 1996 silam, Freeport yang diketahui telah mendominasi gunung emas Papua sejak 1967, ternyata kiprahnya di Tanah Air telah dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya.

Pada 1959 silam, ketika terjadi pergantian kekuasan di Kuba, Freeport yang semula bernama Freeport Sulphur tengah menghadapi masalah dan nyaris bangkrut. Sebab, pemimpin Kuba yang baru yaitu Fidel Castro menasionalisasikan seluruh perusahaan asing di negeri tersebut. Freeport Sulphur pun terkena imbasnya.

Di tengah situasi yang tidak pasti tersebut, pada Agustus 1959 Direktur Freeport Sulphur Forbes Wilson bertemu dengan Jan van Gruisen, managing director dari East Borneo Company yang merupakan perusahaan tambang di Kalimantan Timur. 

Dalam pertemuan tersebut, Gruisen menceritakan, dirinya baru menemukan laporan yang ditulis Jean Jacques Dozy mengenai sebuah gunung yang disebut "Ertsberg" atau Gunung Tembaga di Papua Nugini, Irian Barat.

Laporan itu menyebutkan bahwa di wilayah tersebut terdapat gunung yang penuh bijih tembaga. Bahkan, kandungan bijih tembaga yang ada di sekujur tubuh Gunung Ertsberg terhampar di atas permukaan tanah, dan tidak tersembunyi di dalam tanah.

Wilson pun antusias dan langsung melakukan survei atas Gunung Ertsberg. Dalam surveinya, Wilson dibuat terkagum-kagum lantaran tidak hanya menemukan bijih tembaga di wilayah tersebut, namun ternyata Gunung Ertsberg juga dipenuhi bijih emas dan perak. 

Freeport pun memutuskan untuk meneken kontrak eksplorasi dengan East Borneo Company pada 1 Februari 1960. Namun, nyatanya terjadi perubahan eskalasi politik di Indonesia, khususnya Irian Barat. 

Hubungan Indonesia dan Belanda pun kembali memanas, bahkan Soekarno (Presiden RI saat itu) justru menempatkan pasukan militernya di Irian Barat.

Perjanjian kerja sama antara East Borneo Company dan Freeport pun kembali mentah. Pemerintahan AS yang saat itu dikuasai John F Kennedy (JFK) justru membela Indonesia, dan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan kepada Belanda jika tetap ngotot mempertahankan Irian Barat.

Belanda yang saat itu membutuhkan bantuan untuk membangun kembali negaranya pasca kehancuran di Perang Dunia II, terpaksa hengkang dari Irian Barat.

Para petinggi Freeport pun geram, terlebih saat mendengar JFK justru menawarkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar USD11 juta, dengan melibatkan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.

Perbedaan pendapat publik di Senat AS bergolak, apakah terus membantu Indonesia sementara Partai Komunis di Indonesia tetap kuat. Kennedy pun tetap bertahan, dan dia menyetujui paket bantuan khusus untuk Indonesia pada 19 November 1963. 

Tiga hari kemudian, Soekarno kehilangan sekutu terbaik di Barat. Kennedy mati terbunuh pada 22 November 1963.

Kebijakan luar negeri AS berubah cepat setelah kematian Kennedy. Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy secara tiba-tiba membatalkan paket bantuan ekonomi untuk Indonesia yang telah disetujui Kennedy.

Ternyata, salah seorang dibalik keberhasilan Johnson dalam kampanye pemilihan Presiden AS 1964 adalah Augustus C Long yang merupakan salah seorang direksi Freeport. 

Long juga menjadi pemimpin di Texas Company (Texaco) serta Caltex (joint venture dengan Standard Oil of California). Augustus C Long juga aktif di Presbysterian Hospital, New York yang merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Selain itu, Long juga diyakini menjadi salah satu tokoh perancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat (AD), termasuk Jenderal Soeharto (Presiden RI ke-2) yang disebutnya sebagai "our local army friend".

Dugaan keterlibatan Long dalam kudeta Soekarno muncul, lantaran Soekarno pada 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60% labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. 

Caltex, sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan ini.

Kudeta terhadap Soekarno pun benar-benar terjadi, dengan memelintir dan menyalahartikan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 yang dibuat Soekarno. 

Dalam Supersemar, Soekarno hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau-balau kepada Soeharto, yang diartikan justru memerintahkan Soeharto menjadi Presiden RI.

Pasca lengsernya Soekarno dari tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia, Ibnu Sutowo (Menteri Pertambangan dan Perminyakan saat itu) membuat perjanjian baru, yang memungkinkan perusahaan minyak untuk menjaga keuntungan lebih besar secara substansial untuk mereka. 

Kemudian, dilakukanlah pengesahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Pada 7 April 1967, pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak izin eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Freeport.


Dengan demikian, Freeport pun menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto. Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya, Freeport pun menggandeng Bechtel, sebuah perusahaan di AS yang banyak mempekerjakan pentolan-pentolan CIA. 

Pada 1980, Freeport juga menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet untuk bekerja sama dengannya mengeruk tanah Papua. Bob pun akhirnya menjadi Presiden Freeport McMoran.

Kontrak Freeport Indonesia pertama kali ditandatangani pada 1967 berdasarkan UU Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pertambangan. Pada 1991, terdapat pembaharuan kontrak karya baru yang berlaku untuk 30 tahun dengan opsi perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun.

Kontrak karya yang diteken pada awal masa pemerintahan Presiden Soeharto itu diberikan kepada Freeport sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi. Pada 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar.

Pada 1991, penandatanganan kontrak karya baru dilakukan untuk masa berlaku 30 tahun berikut dua kali perpanjangan 10 tahun. Ini berarti kontrak karya Freeport baru akan habis tahun 2041.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menegaskan, PT Freeport Indonesia baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak tambang di Mimika, Papua, paling cepat pada 2019.

"Sesuai PP, kelanjutan operasi tambang baru bisa diajukan dua tahun sebelum akhir kontrak. Dengan demikian, kalau kontrak Freeport habis 2021, maka paling cepat diajukan 2019," kata Susilo.

Dia mengingatkan, sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, permohonan perpanjangan diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum habis masa kontrak.

Susilo menerangkan, untuk bisa melanjutkan kontrak operasi tambang di Indonesia, PT Freeport harus memenuhi syarat sesuai UU No 4/2009, yakni mengubah jenis kontrak usaha ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan menyepakati poin-poin renegosiasi.

Susilo memastikan, pemerintah akan berhati-hati dalam memutuskan perpanjangan kontrak karya Freeport yang akan berakhir pada 2021. "Semua keputusan harus mempertimbangkan berbagai hal dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," tukasnya.

Namun, tepat pada Minggu (25/1/2015), pemerintah Indoensia dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani nota kesepahaman (MoU) perpanjangan kontrak izin ekspor Freeport

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa perpanjangan MoU ini akan dilakukan selama enam bulan.

"Syaratnya adalah perusahaan tambang raksasa itu harus memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat Papua dan Indonesia," ujarnya, Minggu (25/1/2015).

Sudirman menjelaskan, pemerintah pada 23 Januari 2015 memberikan keputusan untuk melakukan perpanjangan MoU selama enam bulan ke depan dengan Freeport Indonesia. "Tapi kontrak belum diputuskan, itu perpanjang operasi saja," ungkap Sudirman. 

Sekadar informasi, kontrak perusahaan tembaga dan emas yang berlokasi di Papua ini akan berakhir pada 2021. Seharusnya, keputusan perpanjangan kontrak diberikan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Namun Freeport ingin mempercepat pemberian keputusan itu tahun ini. 


Perkembangan barunya adalah :

JAKARTA, KOMPAS.com  PT Freeport Indonesia bersedia mengakhiri rezim kontrak karya (KK) yang sudah berumur 50 tahun dengan mengubah statusnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Ketentuan itu merupakan satu dari tiga syarat yang harus dipenuhi perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu untuk kembali mendapatkan izin ekspor konsentrat yang dihentikan pemerintah sejak 12 Januari 2017 lalu.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Hadi M Djuraid mengungkapkan, perubahan rezim kontrak Freeport ke izin pertambangan berarti juga mengubah posisi negara yang selama ini setara korporasi.
"Kalau KK, negara dengan korporasi itu setara karena sistemnya kontrak. Orang bisa kontrak itu kalau kedudukan setara. Sekarang (Freeport) harus izin, jadi tidak setara lagi," ujar Hadi kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Perubahan menjadi IUPK juga membuat Freeport tidak akan lagi mendapatkan izin sepanjang KK yang bisa mencapai 50 tahun. Sebab, kata Hadi, pemerintah hanya memberikan izin 10 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun.
Selain itu, Freeport juga kemungkinan akan mengurangi batas area tambangnya. Sebab, area tambang pemegang IUPK dibatasi hanya 25.000 hektar, jauh dari luas area kerja Freeport yang mencapai 90.000 hektar.
Meski begitu, Freeport bisa melepas sisa area tambang tersebut dan mengurus izin area tambang baru sesuai ketentuan IUPK, yaitu per 25.000 hektar.
Terakhir, perubahan status KK menjadi IUPK juga membuat Freeport akan dikenakan lebih banyak pajak.
Meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pajak bumi dan bangunan (PBB).
Seperti diketahui, pemerintah masih memperbolehkan Freeport ekspor konsentrat dengan tiga syarat, yaitu bersedia mengubah status KK menjadi IUPK, membangun smelter dalam 5 tahun, dan divestasi 51 persen sahamnya untuk Indonesia.
Pemerintah menegaskan tidak akan mengizinkan ekspor konsentrat bila Freeport tidak bersedia menyanggupi tiga syarat tersebut.


JAKARTA, KOMPAS.com
 - Beberapa kalangan menilai, langkah PT Feeport Indonesia (PTFI) yang menggunakan isu pemecatan karyawan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah adalah suatu hal yang tidak layak dilakukan perusahaan sekelas PTFI.


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, perusahaan dengan reputasi tinggi semestinya memiliki cara yang lebih elegan untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap pemerintah.


"Setiap perusahaan apalagi punya reputasi tinggi seperti Freeport Indonesia, sebaiknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Kalau mau ya nego (antara PTFI dengan pemerintah), kalau tidak mau ya ke arbitrase," ujar Jonan di Jakarta, Senin (20/2/2017).



Mantan Menteri Perhubungan ini meminta, PTFI tidak melakukan pemutusan kerja terhadap para pekerja PTFI. Karena menurutnya, tenaga kerja adalah aset yang sangat penting bagi suatu perusahaan. "Saran saya, itu tidak dilakukan. Karena tenaga kerja itu aset untuk perusahaan," tuturnya.



Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kurtubi menyesalkan langkah PT Feeport Indonesia yang menggunakan isu pemecatan karyawan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah.


"Jangan memecat karyawan jadi alasan untuk memperkuat posisi (tawar). Enggak bagus itu," kata Kurtubi.



Anggota DPR dari Partai Nasdem itu mengatakan Freeport sudah berada di Indonesia selama 48 tahun dan berkontribusi pada pemerintah Indonesia dan rakyat Papua, khususnya Mimika.


Tetapi di sisi lain kekayaan tambang adalah milik negara. Kurtubi pun berharap, Freeport memahami apa yang menjadi masalahnya dan tidak melanjutkan rencana arbitrase atau mengancam dengan melakukan PHK karyawan.



"Kami yakin pemerintah juga happy kalau Freeport memahami masalahnya, dan bisa terus beroperasi, serta membangun smelter dalam lima tahun ke depan di Indonesia," ucap Kurtubi.



Menurut Kurtubi, Freeport sebaiknya mempelajari matang-matang status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kurtubi berharap, Freeport tidak alergi dengan beberapa ketentuan seperti misalnya soal aturan perpajakan prevailing.



Dalam aturan IUPK, kewajiban perpajakan badan usaha bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Dalam status Kontrak Karya (KK), ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu naildown, yakni kewajiban perpajakan badan usaha tidak akan berubah hingga masa kontrak berakhir.



Kurtubi meyakinkan, dengan ketentuan umum pun, Freeport tetap akan untung beroperasi di Indonesia. "Sebab, pemerintah dalam membuat regulasi pasti sudah memikirkan beban kepada pelaku usaha, yang ujung-ujungnya dijamin untung," kata Kurtubi.
Langkah PHK besar-besaran yang dilakukan Freeport sebenarnya adalah bukti arogansi Amerika Serikat, mereka tidak ingin dirugikan dengan keputusan pemerintah Indonesia yang menguntungkan Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa, sifat arogansi akan menghalalkan segala cara demi tercapainya keinginannya, apalagi untuk negara sekaliber Amerika Serikat. Konflik di Mesir, Lybia, Syria dan Iraq adalah bukti arogansi Amerika Serikat. Negara Paman Sam tersebut tidak ragu-ragu untuk melakukan maneuver apa pun demi tercapainya kepentingan mereka.

Keputusan Indonesia dipandang Freeport sebagai bentuk ketidakhormatan kepada penguasa dunia. Apalagi staff khusus presiden Trump adalah pemegang saha terbesar.
 President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson
Detik Jakarta - President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, mengungkapkan salah satu pemilik saham Freeport McMoRan Inc adalah Carl Icahn, pendiri Icahn Enterprises. Icahn memegang 7% saham Freeport McMoRan, dan tercatat sebagai pemegang saham terbesar sejak 1,5 tahun terakhir. 


Icahn kini menduduki posisi penting pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ia adalah 'Special Advisor' alias staf khusus Trump. Kisruh mengenai kelanjutan investasi Freeport di Indonesia tentu tak lepas dari perhatian Icahn.



"Freeport McMoRan adalah perusahaan listed di AS. Ia mempunyai saham Freeport sebesar 7% dan ia sudah memilikinya selama 1,5 tahun, dua dari perwakilannya ada di jajaran direksi Freeport McMoRan. Dia bukan representatif resmi pemerintah, tapi staf khusus, dia juga sangat concern dengan situasi di Indonesia," ungkap Richard dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2/2017). 
Sementara itu, Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, menyarankan agar pemerintah tidak bersikap terlalu keras memaksakan kehendak pada Freeport. Harus hati-hati agar sengketa tidak sampai berlanjut ke Arbitrase. 


Sebab, Carl Icahn adalah orang dekat Presiden AS Donald Trump. Dengan kebijakannya yang proteksionis, Trump kemungkinan besar akan sangat melindungi kepentingan perusahaan AS di luar negeri. Bila terjadi sengketa, yang akan dihadapi pemerintah Indonesia bukan hanya Freeport, tapi mungkin juga pemerintah AS. 



"Pemilik saham terbesar Freeport adalah penasihat Trump, kita harus hati-hati. Betul-betul simalakama, kalau pemerintah lunak dianggap memihak Freeport, kalau keras bisa Arbitrase," kata Said Didu saat dihubungi detikFinance.



Menurutnya, mau tak mau pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) untuk mengakomodasi keinginan Freeport. Konsekuensinya, pemerintah pasti akan dicibir pro asing, tidak konsisten, lemah, dan sebagainya.
Tapi untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pemerintah harus siap tidak populer. Freeport punya posisi kuat dalam KK. Ketentuan dalam KK boleh dibilang setara dengan Undang Undang. Aturan seperti PP, apalagi yang lebih rendah, tidak dapat membatalkan KK. 


"Saya khawatir, PP harus diganti lagi. Ini betul-betul simalakama," ujarnya. 



Solusi lain dengan konsekuensi lebih buruk, bisa saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpaksa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk mengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). "Bisa-bisa Presiden terpaksa mengeluarkan Perppu," ucapnya. 



Said Didu menyebut, ada 3 masalah besar terkait Freeport yang harus segera dipecahkan pemerintah melalui revisi PP atau penerbitan Perppu, yaitu stabilitas dan kepastian untuk investasi yang diminta Freeport, izin ekspor konsentrat, dan divestasi saham.



Kalau pemerintah dan Freeport tak bisa mencapai titik temu untuk 3 masalah ini, situasi sosial dan ekonomi di Papua bisa kacau. Ini yang benar-benar harus dihindari. "Dampak sosial ekonomi di Papua menurut saya paling krusial," tutupnya. (mca/wdl)
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Freeport akan mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia?

Jika Freeport tidak mengubah sikap, apakah UU Indonesia yang harus diubah? Jika diubah, bagaimana dengan integritas Indonesia?

Mengingat kembali sejarah masuknya Freeport di Indonesia yang erat kaitannya dengan politik, Amerika Serikat tentu akan mengingatkan kembali kisah kebaikan Paman Sam yang mengancam Belanda supaya meninggalkan Irian Barat bagi Indonesia.

Bersama Soeharto, Freeport Berjaya. Orang-orang dibalik Freeport akan melakukan apa saja demi mengamankan kepentingan mereka. Dengan adanya ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) yang berjuang untuk memerdekakan Papua, CIA bisa bermain dibalik layar untuk melancarkan dan menyukseskan perjuangan ULMWP melepaskan Papua dari Republik Indonesia. Tetapi dengan syarat “Papua Merdeka, dan kontrak karya Freeport West Papua dimulai”. 


Atau pun jika impian ULMWP tidak dipenuhi Amerika Serikat, tetap saja akan ada ancaman bagi Indonesia yang berkaitan dengan politik Papua. Ancaman akan diberikan sampai Indonesia tunduk untuk menguntungkan Freeport. 

Jadi, alangkah baiknya Indonesia berhati-hati dengan kebijakan dalam menindak UU terhadap Freeport.

referensi



Indonesia = Freeport IUPK, Papua Merdeka = Freeport Kontrak Karya